Sumber Hukum Arbitrase di Indonesia

Di Indonesia, saat ini undang undang yang mengatur tentang arbitrase adalah Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, LN No. 138 Tahun 1999  TLN No.3872 yang diundangkan tanggal 12 Agustus 1999.  Jauh sebelumnya, arbitrase sudah berlaku di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda.  Ketentuan arbitrase zaman kolonial Belanda di atur dalam Pasal 615 sampai dengan 651 Reglement op de Rechtsvordering (RV), yang mengatur hal-hal   sebagai berikut:

i.    Pasal 615 sampai dengan 623 tentang Perjanjian Arbitrase dan Pengangkatan Arbiter.

ii.   Pasal 624 sampai dengan 630 tentang Pemeriksaan di hadapan Arbitrase.

iii. Pasal 631 sampai dengan 640 tentang Putusan arbitrase.

iv. Pasal 641 sampai dengan 647 tentang Upaya-upaya atas putusan arbitrase.

v.   Pasal 648 sampai dengan 651 tentang Berakhirnya Acara Arbitrase.,

RV merupakan Kitab Undang Undang Hukum Acara yang berlaku untuk golongan Eropa, namun Pasal 377 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), dan Pasal 705 Rechtsreglement Bitengewesten (RBG) menyatakan:

 “Jika orang Bumiputera dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputus oleh arbitrase (juru pisah), maka mereka wajib memenuhi peraturan pengadilan yang berlaku bagi orang Eropa”,

sehingga dapat disimpulkan bahwa:

i.    para pihak yang bersengketa berhak menyelesaikan sengketa mereka melalui juru pisah atau arbitrase;

ii.   juru pisah atau arbitrase diberi kewenangan hukum untuk menjatuhkan putusan atas perselisihan (sengketa) yang timbul; dan

iii. arbiter dan para pihak memiliki kewajiban untuk menggunakan ketentuan pengadilan bagi golongan Eropa.

Setelah Indonesia merdeka, Pasal 615 sampai dengan 651 RV jo Pasal 377 HIR jo Pasal 705 RBG tetap berlaku di Indonesia.  Dasar berlakunya ketentuan tersebut setelah Indonesia merdeka adalah:

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945[1],
2. Pasal 142 Ketentuan Peralihan UUDS 1950[2], dan
3. Pasal 192 Ketentuan Peralihan Konstitusi RIS.[3]

Sejak tanggal 12 Agustus 1999 yaitu dengan diundangkannya Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian, maka Pasal 615 sampai dengan 651 RV jo Pasal 377 HIR jo Pasal 705 RBG sudah tidak berlaku lagi[4].  Paragraf keenam Penjelasan Umum UU Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan,

“Dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam Reglemen Acara Perdata (Reglementop de Rechtvordering) yang dipakai sebagai pedoman arbitrase sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan karena pengaturan dagang yang bersifat internasional sudah merupakan kebutuhan condido sine qua non sedangkan hal tersebut tidak diatur dalam Reglemen Acara Perdata (Reglementop de Rechtvordefing). Bertolak dari kondisi ini, perubahan yang mendasar terhadap Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtvordering) baik secara filosofis maupun substantif sudah saatnya dilaksanakan.”

Materi yang di atur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 adalah:

a.    Ketentuan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 5);

b.    Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pasal 6);

c.    Syarat Arbitrase, Pengangkatan Arbitrase, dan Hak Ingkar (Pasal 7 sampai dengan Pasal 26);

d.    Hukum Acara Arbitrase (Pasal 27 sampai dengan Pasal 51);

e.    Pendapat dan Putusan Arbitrase (Pasal 52 sampai dengan Pasal 58);

f.     Pelaksanaan Putusan Arbitrase (Pasal 59 sampai dengan Pasal 69);

g.    Pembatalan Putusan Arbitrase (Pasal 70 sampai dengan Pasal 72);

h.    Berakhirnya Tugas Arbitrase (Pasal 73 sampai dengan Pasal 75);

i.      Biaya Arbitrase (Pasal 76 dan Pasal 77);

j.      Ketentuan Peralihan (Pasal 78 sampai dengan Pasal 80);dan

k.    Ketentuan Penutup (Pasal 81 dan Pasal 82).

Selain UU Nomor 30 Tahun 1999, sumber hukum berlakunya arbitrase dalam tata hukum di Indonesia diatur juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasan Kehakiman.   UU Nomor  48  Tahun  2009 pada Bab Pelaku Kekuasaan Kehakiman Bagian Kesatu Umum Pasal 18 menyebutkan,

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Namun demikian dalam Bab Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Pasal 58, disebutkan, “Upaya penyelesaian  sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.”          

Selain produk hukum Indonesia, dalam hukum arbitrase di Indonesia juga berlaku produk hukum dari luar negeri yaitu Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign atau sering disebut Konvensi New York 1958.   Konvensi New York 1958 dengan tambahan pernyataan yang dibuat Indonesia menjadi hukum positif Indonesia karena sudah diratifikasi melalui Keputusan Presiden  Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981,  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 40.[5]

Pada saat melakukan ratifikasi, Indonesia membuat deklarasi bahwa bagi Indonesia Konvensi New York 1958 hanya berlaku terhadap perselisihan-perselisihan yang timbul dari hubungan hukum, baik hubungan hukum yang bersifat kontraktual maupun hubungan hukum yang tidak bersifat kontraktual, yang dianggap bersifat komersial berdasar hukum Indonesia.   Bahwa atas dasar prinsip resiproritas, Indonesia akan memberlakukan Konvensi New York 1958 untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase yang dibuat di negara anggota Konvensi lainnya.[6]

---

[1] Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Pasal II Aturan Peralihan, “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”

[2] Indonesia, Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pasal 142 Ketentuan Peralihan, “Peraturan Undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha negara yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku dengan tidak burubah sebagai peraturan-peraturan RI sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh Undang-undang dan ketentuan tata usaha atas kuasa UUD ini”

[3] Indonesia, Konstitusi RIS. Pasal 192 Ketentuan Peralihan, “Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat Konstitusi ini mulai berlaku tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh Undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa Konstitusi ini”.

[4] Indonesia,Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian Sengkata, UU No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No.3872, Pasal 81. “Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement of de Rechrsvordering, Staatsblad 1847.52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941.44) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reehtsregement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227), dinyatakan tidak berlaku.

[5] Mengesahkan "Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards" yang telah ditandatangani di New York pada tanggal 10 Juni 1958 dan telah mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959, disertai suatu pernyataan, yang naskah-naskahnya terlampir pada Keputusan Presiden ini.

[6] Ramlan Ginting, Hukum Arbitrase, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016), h. 85.